PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Oleh
Dhoergant Al_hadist

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat
Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.
Pilkada langsung merupakan kelanjutan karena tradisi pemilihan kepala daerah sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Tetapi ia sekaligus meletakan tradisi baru, karena untuk pertama-kalinya terjadi perubahan metode dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD ke arah pemilihan langsung oleh setiap warga dalam sebuah daerah.
Proses Pilkada langsung juga menegaskan, kecemasan akan terjadinya kekerasan ataupun konflik horisontal yang disuarakan berbagai kalangan, tidak terbukti. Di daerah seperti Kutai Kartanegara, Kaltim sebagai daerah pertama yang menyelenggarakan Pilkada langsung yang sempat berada dalam situasi tegang selama berminggu-minggu sebelum hari H akibat kontroversi penempatan pejabat Bupati, penyelenggaraannya berjalan tanpa kekerasan. Persoalan yang mengemuka bersifat minor, yakni adanya indikasi manipulasi suara di sejumlah TPS. Persoalan ini dipahami sebagai minor, terutama karena merupakan pola yang dengan mudah bisa ditemukan dalam pengalaman di sembarang sistem politik demokrasi, termasuk yang sudah mapan sekalipun. Perkembangan dari sejumlah daerah konflik juga mengkonfirmasi rendahnya potensi momentum ini berubah menjadi penyulut konflik sosial dalam masyarakat. Bahkan perkembangan paling akhir dari dua daerah dengan tingkat potensi konflik politik yang sangat serius semisal Papua dan Irian Jaya Barat kembali mempertegas ketidak-absahan sikap paranoid mengenai potensi destruktif Pilkada langsung.
Menyukseskan pilkada dan memenangkan pilkada membutuhkan analisis untung rugi dan kalkulasi ekonomi yang akurat, yakni bagaimana mengurangi risiko biaya sosio-ekonomi dan sosio-politik, dan ini semuanya bagaimana kelincahan marketing politik untuk memasarkan kandidat kepada masyarakat.
Ketika kita membicarakan marketing biasanya selalu identik dengan penjualan ataupun dunia bisnis, tetapi ternyata tidak selalu demikian. Ilmu marketing pun nyatanya bisa diadopsi pada berbagai macam bidang termasuk politik. Menurut Kotler dan Levy (1969) mengatakan marketing tidak hanya terbatas pada institusi bisnis semata
Negara Indonesia sudah terlanjur berada di wilayah yang serba semu (pseudo), ideologi yang semu, demokrasi yang semu, kesejahteraan yang semu, institusi politik yang semu pada zaman orde baru. Sentralitas dan uniformitas menjadi kata kunci (key words) dalam setiap kebijakan politik yang dilakukan sehingga terjadinya penumpukan urusan yang berlebihan di Jakarta. Begitu juga dengan Pemilihan Kepala Daerah, semua calon kepala daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, apakah calon tersebut baik,buruk atau dapat diterima masyarakat ataupun tidak. Tapi sekarang zaman telah berganti, pasca reformasi telah menimbulkan beberapa konsekuensi politik diantaranya reformasi sistim melalui amandemen UUD 1945 yang diikuti dengan derivasi berupa Undang-undang dan peraturan pemerintah dalam rangka membangun kembali hak-hak politik masyarakat yang dulu mengalami depolitisasi, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah secara langsung yang akan digelar dalam waktu dekat merupakan salah satu cara membangun politik lokal.
Tip O’Neil megatakan “all politic is local”, yang berarti demokrasi akan terbangun kuat dan berkembang di tingkat nasional apabila demokrasi tersebut sudah lebih dulu tumbuh dan berkembang pada tingkat lokal. Jadi, membangun sistem demokrasi bukan hanya pada tingkat nasional yang tidak lebih dari membangun demokrasi yang semu. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu upaya membangun demokrasi politik lokal setelah secara nasional kita telah melakukannya pada saat pemilihan DPR,DPD dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung beberapa waktu lalu.
Secara umum ada beberapa poin mengapa pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting yang juga merupakan tujuan substantifnya .Pertama, partisipasi politik, pemilihan kepala daerah secara langsung meninggalkan sistem ”representative democracy” yang selama ini kita anut yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan melalui institusi DPRD, pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat di daerahnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam memanfaatkan pilihan politiknya. Kedua, Legitimasi politik, Dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat tentu hasil dari pemilihan akan mendapat legitmasi dari masyarakat karena telah mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat sehingga bisa menciptakan stabilitas politik. Konflik saling menjatuhkan dari DPRD yang selama ini terjadi tidak bisa dilakukan semaunya karena kepala daerah dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ketiga, Menghindari money politics, meskipun tidak bisa dijamin seratus persen bahwa money politics dapat dihilangkan dalam pemilihan secara langsung tapi paling tidak proses suap menyuap yang biasa dilakukan di DPRD tidak terjadi dan masyarakat dalam jumlah yang begitu banyak tidak mungkin bisa dipengaruhi untuk memilih hanya dengan menyuap. Keempat, kompetisi politik local, Dengan adanya kompetisi lokal diharapkan terjadinya persaingan yang sehat sehingga akan menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik yang berasal dari daerah bahkan sangat mungkin kemudian bisa bersaing di tingkat nasional dan yang terpenting kompetisi lokal meninggalkan dropping pemimpin dari pusat yang selama ini terjadi.
Untuk mengoptimalisasi Kinerja Panwas Pilkada maka di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sudah digariskan bahwa Panitia pengawas pemilihan kepala daerah terdiri dari unsur kepolisian, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Tentu saja ini dimaksudkan agar Panwas Pilkada dapat bekerja dengan tanggap karena isinya adalah orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok strategis. Secara administratif lembaga ini memiliki tugas yaitu : pertama: Membentuk Panwas kabupaten dan kecamatan, kedua: Mengawasi semua tahapan pelakasanaan Pilkada, Ketiga: Menerima laporan pelanggaran Pilkada. Keempat: Menyelesaikan perselisihan, Kelima: Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, keenam: Mengatur hubungan koordinasi panwas pada semua tingkatan. Secara umum, ada beberapa bagian yang harus diawasi oleh Panitia pengawas Pilkada yaitu institusi pelaksana yang dalam konteks ini adalah KPUD, para calon termasuk didalamnya Partai politik pendukung, dan mengawasi bagaimana hak-hak politik pemilih dapat terjamin.
Kini secara hukum sudah tersedia ruang bagi rakyat untuk langsung menunjukkan kedaulatan dalam memilih pemimpinnya. Aspirasi rakyat kini tidak bisa lagi dimanipulasi oleh para wakilnya di DPRD. Jika pada masa Orde Baru rakyat sering terkaget-kaget karena tiba-tiba muncul kepala daerah yang sebelumnya sama sekali tidak pernah dikenal, pada masa reformasi pra pilkada langsung rakyat juga sering dibuat kaget dengan calon yang tiba-tiba diusung oleh para angota DPRD.
UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 boleh dikatakan adalah produk perundangan pertama dalam sejarah poltik Indonesia yang mengatur pilkada langsung. Memang sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengintrodusir sistem pemilihan langsung, yakni UU No. 1/1957.
Hak-hak pemilih ini sebagaimana tercantum di dalam undang-undang 32 tahun 2004 meliputi hak bebas menghadiri kampanye, hak memperoleh visi, misi dan program secara tertulis dari kandidat, hak atas kampanye yang sopan, tertib, edukatif, hak atas akses informasi mengenai Pilkada melalui media massa, hak memperoleh informasi terbuka mengenai hasil audit dana kampanye 3 hari setelah KPUD menerimanya dari akuntan publik, hak hari libur pada hari pemilihan, hak memperoleh informasi mengenai tim kampanye, hak memperoleh informasi mengenai hasil audit dana kampanye dan hak memperoleh informasi mengenai hasil Pilkada, selain itu masyarakat juga memiliki hak terbebas dari praktik politik uang dan hak terbebas dari penyelewengan penggunaan fasilitas publik oleh pejabat publik.
Untuk itu Panwas Pilkada harus meyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi titik-titik rawan yang pernah terjadi pada tiga putaran pemilihan umum 2004 lalu agar pada pemilihan kepala daerah terjadi peningkatan kualitas pemilihan. Pertama, mengawasi pelaksana Pilkada KPUD, PPK dan petugas PPS untuk tidak memanipulasi hasil penghitungan,pengalaman pada pencoblosan pemilu lalu yang banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam penghitungan suara harus menjadi pelajaran bagi kita dan diantisipasi. Kedua, Membuat sebuah petunjuk yang sistematis dan praktis agar Panwas di tingkat bawah bisa bertindak secara cepat apabila menemui pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada, ketiga Mempertegas aturan dan sanksi mengenai pelanggaran terhadap penggalangan massa, pawai dan membayar massa, keempat,mempertegas aturan yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah/Negara untuk keperluan kampanye. Dan yang terakhir dan saat ini marak terjadi adalah mengawasi agar isi kampanye tidak menfitnah/ character assassination atau melakukan kampanye negatif. Ternyata membuka aib orang dan mejelekkan kandidat lain tanpa disertai dengan argumen dan bukti yang kuat sudah menjadi kebiasaan dalam setiap suksesi politik, hal ini harus dihindari dalam upaya membangun upaya politik santun.
Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan kepala daerah. Kepala daerah yang terpilih adalah pejabat politik tetapi juga pejabat publik. Sebagai pejabat publik nanti akan bertugas memimpin birokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan tersebut terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan (protective, public services, dan development). Sehingga dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Sebagai pejabat publik, kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh karenanya, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat.
Sebagai pejabat politik, karena mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik, seperti rakyat dan partai-partai politik. Pilkada juga merupakan rekrutmen politik, karena proses penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai peserta pilkada dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tidak adanya calon independen semakin memperkuat aksioma bahwa pilkada adalah rekrutmen politik. UU No. 32/2004 memang menyatakan calon independen bisa saja menjadi peserta pilkada, seperti disebutkan pada Pasal 59 ayat (4) yakni : Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Namun “kendaraan” yang bisa dipakai oleh peserta pilkada hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga ketentuan ini sepertinya hanya untuk lips service saja.

About these ads